Puluhan Akademisi dan Pendamping UKM Bahas Formulasi UKM Naik Kelas


FGD UKM Naik Kelas di Solo - Doc Bahrul Ulum

Surakarta  (penaulum.com) Dinas Koperasi  UKM Provinsi Jawa Tengah mengadakan forum group discusion UKM Naik Kelas selama 3 hari (4-6 oktober 2018) di sala view hotel surakarta.

Hadir utusan dari perguruan tinggi, pengelola PLUT, praktisi UKM, Pendamping UKM, Pelaku UKM, dan unsur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.

Sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang disamapikan Kabid Dinas Koperasi dan UKM Prov Jateng Sondi Purwoko menjelaskan, FGD ini untuk membicarakan tahapan UKM naik kelas sesuai tahapan, sehingga memudahkan renstra dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memperkuat posisi tawar UKM.

" Jawa Tengah menginisiasi kriteria atau road map dan usulan mendukung UKM Naik Kelas, sehingga akan muncul sinergitas program UKM di Jawa Tengah dan Pusat," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Business Development Service Indonesia Samsul Hadi menjelaskan, FGD UKM Naik Kelas ini diharapkan untuk memperluas informasi tentang UKM Naik Kelas.

"  Fakta ganti kebijakan di pusat dalam memberdayakan umkm masih menjadi masalah dalam menuntaskan program, sehingga perlu ada sinergitas program untuk mengoptimalisasikan kinerja umkm, pengalaman pemberdayaan terdahuli harus menjadi guru terbaik untuk perbaikan pemberdayaan dan pendampingan UKM selanjutny," harapnya.

Lanjut Samsul, siapapun pejabatnya harus ada keberlanjutan, sehingga tahun 2012 dikenalkan sosialisasi program pendampingan UKM berbasis sentra, dan tahun 2013 muncul Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UKM di UNS Solo, lalu tahun 2014 muncul istilah UKM Naik Kelas yang dicanangkan di surabaya, lalu kegiatan terus berlanjut di empat kota dan diselenggarakan berbagai even UKM Naik Kelas.

Masih dikatakan Samsul, Pembelajaran PLUT disolo menjadi benang merah untuk mendesain kriteria UKM Naik Kelas, apakah yang dilakukan PLUT Solo ini menjadi terobosan bagi kebijakan Nasional, dan nantinya bisa menjadi dasar hukum untuk regulasi minimal arahnya ke naskah akademik sehingga bisa didorong menjadi peraturan menteri perihal UKM Naik Kelas dengan melihat berbagai aspek dan bagaimana strategi yang harus dilakukan selanjutnya.

Ada dua jalur yang akan dilakukan yakni melalui jalur birokrasi untuk aspek regulasi UKM Naik Kelas dan jalur intervensi percontohan. Sehingga pengalaman terbaiknya bisa menjadi salah satu contoh bagi kab/kota lainnya, Jawa Barat ada intervensi Sekolah UKM Naik Kelas.  Mereka boleh berkreasi atas inisiatifnya lalu pengalaman yang dilakukan di dokumentasikan dengan baik.

Perlu dipikirkan bagaimana membuat indikator dan deskripsi UKM Naik Kelas sehingga bisa menjawab validitas aset dan omset, sudah banyak kab/kota yang sudah memberikan penghargaan UKM Naik Kelas seperti Kabupaten Cianjur, Makasar, Aceh dan beberapa kab/kota lain. ( Bahrul Ulum )

Posting Komentar