Brebes : Kasus Kematian Ibu Melahirkan Masih Tertinggi di Jateng

Kasus Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah : Dinkes Prov Jateng 2017

Hingga oktober 2017, angka kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Brebes masih tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, tercatat sudah ada 24 Ibu melahirkan meninggal dengan berbagai penyebab kematiannya antara lain perdarahan, hipertensi, penyakit penyerta dari bawaan ibunya, sedangkan mayoritas meninggal berada di rumah sakit, sisanya hanya satu yang meninggal saat mau dirujuk ke rumah sakit. 

Desa Penyumbang Angka Kematian Ibu melahirkan antara lain : Desa Slatri Kecamatan Larangan, Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan, Desa Karangsari Bulakamba, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba, Desa Songgom Kecamatan Songgom, Desa Negla KEcamatan Losari, Desa Banjarharjo KEcamatan Banjarharjo, Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Desa Ciampel Kecamatan Kersana, Desa Plompong Kecamatan Sirampog. 

Segala upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mencegah dan sekaligus melakukan tindakan agar menyelamatkan jiwanya, namun kekuasaan sang khaliq menakdirkan berbeda hasilnya. 

Angka Kematian Ibu (AKI) terjadi akibat komplikasi pada saat persalinan sehingga dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Selain itu, penyebab langsung kematian maternal yang paling umum di Indonesia adalah pendarahan, eklamasi, dan infeksi.

Persalinan di Brebes mayoritas sudah ke tenaga medis baik dilakukan di puskesmas maupun di rumah sakit, persalinan yang dilakukan di rumah dengan dukun bayi relatif sudah tidak dijumpai.  Hanya persoalan biaya dan juga mengambil keputusan cepat dari ibu hamilnya, suaminya, atau kadang mertuanya sering menjadi problem, sehingga resiko pun bisa dihindari sedini mungkin. 

Dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) diperlukan strategi yang efektif yaitu meningkatkan upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dapat diberikan adalah dengan asuhan persalinan normal dengan paradigma baru yaitu dari sikap menunggu dan menangani komplikasi menjadi mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. 

Penempatan bidan harus adil dan merata sehingga tidak ada kesenjangan penempatan bidan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam upaya tersebut harus bersifat non-diskriminatif dimana setiap ibu yang membutuhkan pertolongan bidan wajib memperoleh pelayanan tersebut. Selain itu, ketersediaan pelayanan kebidanan harus berkualitas, terjamin keamanannya, efektif dan sesuai serta pembiayaan pelayanan kesehatan harus terjangkau oleh ibu yang membutuhkannya. Dalam upaya tersebut, bidan yang melayani ibu hamil harus berkompeten, berintegritas, dan bersifat objektif serta bidan harus bekerjasama dengan tim yang berkompeten sehingga persalinan dapat dilakukan secara cepat dengan ketepatan yang tinggi (tidak mengalami kesalahan dalam melakukan persalinan). Jadi, pemerintah harus meningkatkan kuantitas dan kualitas dari bidan maupun tim yang akan membantu bidan dalam persalinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Masih mahalnya pembiayaan pelayanan kebidanan bagi ibu di kalangan miskin dapat diatasi dengan adanya asuransi kesehatan bagi ibu hamil dimana asuransi tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat dan swasta. Asuransi tersebut harus bersifat efektif, efisien, adil dan transparan. Jadi, pemerintah harus menjangkau pembiayaan persalinan secara efektif dan efisien serta adil dan transparan bagi ibu hamil. 

Sebenarnya, AKI dapat dicegah dengan pemakaian alat kontrasepsi. Namun, alat kontrasepsi masih sulit dijangkau oleh ibu-ibu di kalangan miskin. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah menyediakan alat kontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermanfaat dan bermutu dimana alat kontrasepsi tersebut tersedia secara merata dan terjangkau. Selain itu, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan tentang alat kontrasepsi dari produsen, distributor maupun pelaku pelayanan kesehatan. 

Jadi, pemerintah harus meningkatkan penyediaan alat kontrasepsi yang berkualitas, terutama bagi ibu-ibu di kalangan miskin. Pemerintah harus mampu menciptakan alat kontrasepsi melalui inovasi/kreatifitas yang dikelola secara profesional, sistematis dan berkesinambungan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dan harga alat kontrasepsi dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Jadi, pemerintah harus meningkatkan manajemen dan informasi tentang inovasi untuk menurunkan AKI salah satunya adalah menciptakan alat kontrasepsi yang bersumber dari dalam negeri.

Semua program yang diimplementasikan pemerintah kepada ibu-ibu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan perilaku dari ibu-ibu. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam menurunkan AKI. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak, dimana pemerintah berperan untuk membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi dan menyiapkan masyarakat dengan membekalinya dengan pengetahuan dan ketrampilan bagi ibu-ibu maupun masyarakat dan ibu-ibu maupun masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan kritikan yang membangun untuk menurunkan AKI.

Pemerintah harus mampu menciptakan nutrisi untuk ibu-ibu hamil baik dalam berupa makanan atau minuman atau inovasi yang lainnya dimana nutrisi tersebut memberikan tambahan nutrisi untuk ibu-ibu hamil sehingga anak yang akan dilahirkan selamat baik secara fisik maupun kecerdasannya. Nutrisi tersebut harus diberikan secara gratis kepada ibu-ibu hamil secara merata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bahan baku dari nutrisi tersebut harus bersumber dari dalam negeri. 

Selain itu, Pemerintah harus mengatur pembiayaan atas semua keperluan untuk menurunkan AKB secara efektif dan efisien serta adil dan transparan dimana pembiayaan tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat. Pembiayaan tersebut harus bersifat efektif, efisien, adil dan transparan.

Program pemerintah yang diimplementasikan untuk menurunkan AKB akan berjalan optimal apabila pemerintah memberdayakan masyarakat untuk ikut andil dalam program yang diimplementasikan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak, dimana pemerintah berperan untuk membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi dan menyiapkan masyarakat dengan membekalinya dengan pengetahuan dan ketrampilan bagi ibu-ibu, orang tua maupun masyarakat dan ibu-ibu, orang tua maupun masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan kritikan yang membangun untuk menurunkan AKB.

Strategi yang efektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia adalah dengan meningkatkan tingkat implementasi dari keenam subsistem SKN ditambah dengan adanya inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi. Regulasi tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam penurunan AKI dan AKB.

Inspirasi pagi untuk kita semua, Rabu (18/10/2017). 

Posting Komentar