Aturan Taksi Online Berstriker dan Berbadan Hukum Koperasi

Persaingan angkutan transportasi semakin marak di beberapa kabupaten/kota, apalagi dengan munculnya transportasi digital atau dikenal dengan taksi online, jasa transportasi taksi berbasis argo pun semakin terjepit ditengah arus digitalisasi, akhirnya negara pun hadir untuk memberikan aspek standarisasi bagi pengelola transporasi online, dengan harapan mudah dikenali dan tidak menimbulkan persaingan yang hebat. 

Kementerian Perhubungan bakal mewajibkan taksi berbasis aplikasi online untuk memasang identitas tanda khusus berupa stiker. Ini dilakukan sebagai penanda atau pembeda antara taksi online dengan kendaraan pribadi.
Aplikasi Grabcar di Android


Kebijakan tersebut tertuang dalam draf revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Draft Revisi tersebut akan berlaku 1 November, bersamaan dengan batas waktu yang diberikan MA.

Berdasarkan draf revisi, tanda khusus bakal ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang serta di kanan dan kiri badan kendaraan dengan memuat informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, nama badan hukum, dan latar belakang logo perusahaan.

Kementerian Perhubungan yang menyediakan stiker itu. Stiker bisa diperoleh bagi perusahaan transportasi atau koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dalam Ketentuan tersebut, pengemudi taksi online disyaratkan memiliki badan hukum berbentuk koperasi. Minimal untuk perorangan yang memiliki lima kendaraan dapat berhimpun dalam sebuah badan hukum berbentuk koperasi. Namun aturan itu masih menunggu pemberlakuan revisi pada 1 November 2017.

Ada Sembilan poin direvisi dalam PM tersebut yakni pengaturan argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRUT, hingga peran aplikator. 

Ketentuan tarif batas bawah menjadi poin terpenting dalam revisi itu. Tarif batas bawah akan melindungi penumpang sekaligus perusahaan angkutan. Pada poin lain mengenai peran perusahaan aplikasi, Budi menegaskan bahwa perusahaan aplikasi tidak boleh memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Upaya revisi ini diharapkan bisa menghindari monopoli oleh satu pihak. Aturan itu juga harus diterapkan agar terjadi kesetaraan. Di luar sembilan di atas, juga ada aturan mengenai adanya stiker ASK (angkutan sewa khusus), SIM umum bagi para pengemudi, asuransi untuk pengguna dan pengemudi, serta kewajiban aplikasi memberikan akses digital dashboard kepada direktur jenderal, kepala badan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pemasangan stiker itu akan sangat mencolok. Sebab, stiker bakal dipasang di kaca depan kanan atas serta kaca belakang kanan dan kiri. Dalam stiker itu juga dimuat wilayah operasi kendaraan, masa berlaku, dan nama badan hukum.

Posting Komentar