Sukses Wajar Dikdas 9 Tahun, Semua Lini Harus Terlibat

Semua Komponen Terlibat Termasuk TNI/Polri

Pendidikan akan membentuk pola pikir masyarakat menjadi lebih baik, Pendidikan akan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Setiap Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. 

Dengan memperoleh pendidikan akan meningkatkan pengetahuan wanita tentang pentingnya kesehatan ibu hamil, meningkatkan pengetahuan manusia tentang HIV\/AIDS, meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya arti lingkungan yang sehat dan membuat kaum perempuan menjadi terpelajar dan berkeinginan untuk ikut berperan serta dalam tatanan kehidupan.

Hadirnya Pemerintah salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan amanat UU tersebut, maka harus ada Wajib belajar dimana program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Namun realita yang ada, di Kabupaten Brebes Jawa Tengah pun ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah terkait program wajar pendidikan sembilan tahun,  dimana masih ada puluhan ribu anak wajib belajar yang tidak sekolah dan tersebar di desa/kelurahan, mereka rata-rata berusia antara 7-15 tahun. Padahal setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Payung hukum program Wajib belajar 9 tahun sebenarnya sudah kuat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah no 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Dalam Ketentuan Umum di sebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Didalam konsideran Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar tentang Wajib belajar terdiri dari 9 bab dan 16 pasal. Pada bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang beberapa pengertian. Diantaranya yang penting tentang wajib belajar dan pendidikan dasar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Faktor-Faktor Penghambat Program Wajar 9 tahun yakni : 
a. Faktor Validitas Pendataan  : Ditemukan masih ada data yang tidak sama antara sumber dari Dapodik, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, dan sumber data lainnya, terkait masalah anak tidak sekolah usia 7-15 tahun. Sehingga persoalan validitas pendataan menjadikan problem saat finalisasi pengembalian anak ke sekolah. 
b. Faktor orang tua : Pendidikan orang tua akan sangat mempengaruhi pola untuk mendidik anak. Sebab hal ini akan berubungan dengan persepsi orang tua terhadap sekolah itu sendiri yang dihubungkan dengan pengalaman invidu dalam mengamati sekolah dan kaitanya dengan kejadian sehari-hari di lingkunganya. 
c. Faktor Tradisi Masyarakat : Tradisi dan kebiasaan masyarakat seringkali menghalangi partisipasi anak untuk ke sekolah. Dari beberapa daerah masih ada tradisi anak untuk ikut bepergian jauh bersama orang tuanya, misalnya mengunjungi familinya, orang tua tidak merasakan rugi miskipun mengajak anaknya untuk meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang lama. Tradisi yang lain adalah masih banyaknya orang di dalam kehidupan bermasyarakat yang beranggapan mendidik anak perempuan kurang menguntungkan, sehingga orang tua enggan untuk menyekolahkan anak perempuan. Karena pada akhirnya perempuan akan menjadi Ibu rumah tangga yang hanya mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak memerlukan sekolah tinggi. Tradisi lain di masyarakat adalah tentang menikahkan anak perempuan di usia belia. Sebab jika mempunyai anak gadis yang dianggap cukup umur tetapi belum menikah dianggap perempuan yang tidak laku, hal itu menjadi beban dan aib dalam keluarga.
d.Faktor Agama : Ada pemahaman yang salah yang berkembang dimasyarakat, yaitu pendidikan Agama lebih penting dari pada pendidikan umum. Anak-anak tidak tamat SD karena dikehendaki orang tuanya untuk belajar di pesantren. Setelah dikirim ke pesantren anak tersebut tidak kerasan dan pulang kekampungnya, sementara sekolah tidak menerima lagi, sekolah juga kurang lentur untuk memberi kemudahan sementara orang tua kurang informasi yang cukup tentang sekolah. 
e.Faktor Ekonomi : Kemiskinan biasanya akan mempengaruhi aspek-aspek lain termasuk pendidikan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa angka kemiskinan masih menduduki prosentasi tinggi. Angka kemiskinan tersebut berbanding lurus dengan angka usia putus sekolah.
d.Faktor Politik : Kebijakan wajib belajar 9 tahun khususnya dan Pendidikan Nasional pada umumnya tidak disertai dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan sulitnya pemenuhan anggaran dibidang pendidikan. 

Solusi atas Faktor Penghambat : 
a. Ada lembaga Adhock yang fokus dalam Percepatan tuntas wajar dikdas semisal Gerakan Kembali Bersekolah (GKB)
b. Ada lembaga atau forum pemerhati pendidikan yang dibentuk oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa dalam rangka mengembalikan anak ke sekolah sekaligus mencarikan donasi dan proses pendampingan anak tetap kembali bersekolah. 
c. Ada kemudahan dan juga kemauan keras dari Kepala Desa, Camat dan Kepala UPT Pendidikan dengan memberikan kebijakan sesuai dengan tupoksi pada persoalan gerakan kembali bersekolah. 
d. Rapat Koordinasi lintas sektoral rutin tiap bulan untuk mengurangi kesenjangan dan gap dari proses keterlibatan antar institusi
e. Penganggaran Desa yang mendukung gerakan kembali bersekolah
f. Ada regulasi untuk menguatkan semua komponen melalui Peraturan Bupati atau peraturan pendukungnya. 
g. Ada komitmen satuan pendidikan untuk menerima anak yang dikembalikan baik itu jalur formal maupun non formal  dengan gratis karena mereka secara langsung bisa masuk dalam dana BOS/KIP bila sudah masuk dalam data dapodik. 

Kesimpulan 

Program Wajar 9 Tahun tersebut menjadi kekuatan bangsa Indonesia menuju bangsa yang berdaulat,  pastikan semua anak sekolah, dengan semua komponen terlibat secara tanggung jawab bersama maka akan empercepat pemenuhan target tersebut untuk Indonesia yang lebih baik.

Semoga tulisan ini bisa membantu bagi pihak-pihak yang menginginkan nasib terbaik bagi pemenuhan hak anak. Minggu (30/09/2017)

Posting Komentar