Data SIPBM Gerakan Hati Komponen Masyarakat Brebes

Data SIPBM Gerakan Hati Komponen Masyarakat Untuk Terlibat di GKB

Pemberitaan di media massa dan juga di media sosial yang begitu masif terkait ribuan anak tidak sekolah di Kabupaten Brebes, menyebabkan beberapa komponen masyarakat mulai bergerak dan bangkit serta ikut terlibat langsung mencarikan solusi yang cepat, tepat dan berkesinambungan. 

Kebangkitan dikalangan pendidik, pengelola pendidikan, organisasi masyarakat, pihak TNI/Polri, maupun aparatur sipil dan desa menunjukkan keseriusan yang nyata bahwa kiprahnya untuk menyelesaikan dan memastikan semua anak yang tidak sekolah agar kembali bersekolah. 

Kekuatan dari berbagai komponen inilah bisa menjadi modal besar bagi percepatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang dirasa memang masih terpuruk, dan mesti harus dipecahkan secara bertahap dan berkelanjutan. Bila persoalan ini tidak diselesaikan secara cepat, maka kita ini termasuk golongan orang-orang yang dholim, karena membiarkan nasib anak yang tidak beruntung tanpa dicarikan solusinya, apalagi jika dibiarkan maka generasi yang bermasalah tersebut menjadi beban ganda bagi negara, bangsa dan agama. 

Dalam memecahkan masalah diatas, muncullah sebuah ide gagasan untuk membuat sebuah gerakan masyarakat yang masif, tersistem dan berkelanjutan, jangan jadi simbol saja, akhirnya disepakati dalam sebuah rapat pembentukan di Baperlitbangda Kabupaten Brebes dengan nama Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).  Sebuah gerakan civil society yang bertujuan untuk mengupayakan pengembalian anak tidak sekolah ke sekolah. Sasaran dari GKB ini adalah 3 kriteria yakni Anak belum sekolah, Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Lanjut.

Gerakan Kembali Bersekolah lahir dari keprihatinan elemen masyarakat untuk mewujudkan generasi penerus bangsa menjadi generasi yang cerdas, ceria dan berakhlaqul karimah, memastikan agar wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Brebes untuk megenyam jenjang pendidikan yang lebih baik.

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Kabupaten Brebes terbentuk pada tanggal 10 Juli 2017 dengan SK Bupati dengan tujuan membantu pemerintah dalam mendongrak Indek Pembangunan Manusia (IPM) di bidang Pendidikan serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Gerakan Kembali Bersekolah akan berhasil bila semua pihak mendukung dan ikut berpartisipasi aktif.

Gerakan ini akan melakukan aksi pengembalian anak-anak yang putus sekolah (Drop Out), Lulus tidak lanjut dan anak yang belum pernah bersekolah sesuai dengan jenjang mereka agar meraka menuntaskan wajar dikdas 9 tahun. Gerakan ini terbentuk karena pendidikan merupakan investasi yang sangat penting sebab dengan sumber daya manusia yang pintar dan cerdas maka tidak menjadi beban ganda.

Keputusan dalam membentuk GKB ini sangatlah tepat, karena setiap keputusan yang benar harus berbasis pada data. Yang membedakan keputusan dibuat dengan tingkat kualitas baik atau buruk adalah data. “Garbage in garbage out” masuk sampah maka keluar sampah. Kelemahan data selama ini bagian dari pertempuran agar dapat melakukan proses intervensi. Perlu Sistem informasi yang handal, contoh sistem manual sudah jalan tetapi bagaimana validasi data akurat.  

Lewat Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) inilah menjadi role model dalam rangka gerakan mengembalikan ke sekolah. Sebuah sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun dalam pelaporannya. 

SIPBM dikembangkan dalam rangka memberi peluang kepada para penentu kebijakan, pemangku kepentingan, dan anggota masyarakat untuk berpartisipasi menuntaskan dan mencari solusi permasalahan pembangunan di daerahnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan dan pembangunan bidang-bidang lainnya. 

Sumber data diperoleh dari masyarakat setempat dengan menentukan keluarga beserta seluruh anggotanya sebagai unit analisis. Data dikumpulkan dengan melibatkan mekanisme hirarki kelembagaan dari satuan wilayah administratif yang paling rendah berupa lembaga kemasyarakatan (RT-RW) sampai lembaga formal kepemerintahan (Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten). Secara sederhana SIPBM dapat dipandang sebagai pangkalan data dan informasi pembangunan yang dikembangkan berdasarkan partisipasi masyarakat.

Setiap pergerakan ataupun data yang dikumpulkan mesti ada kendala. Untuk kendala selama ini yakni, Pertama, Belum semua data SIPBM dimanfaatkan, baru digunakan untuk bidang pendidikan khususnya pengembalian anak bersekolah Dibutuhkan jaminan keberlanjutannya baik dana maupun kebijakan.  Kedua, dibutuhkan dukungan pihak terkait untuk penguatan dan eksistensi forum, ketiga,
Perlu gerakan penyamaan persepsi tentang SIPBM dan implementasinya dalam penyusunan program desa bagi seluruh desa di Kabupaten Brebes. Keempat, Dibutuhkan penguatan berkelanjutan, Kelima, Dibuituhkan Peraturan Bupati sebagai payung hukum bagi fungsi ormas terhadap peran GKB.

Sementara itu, Intervensi yang sudah dilakukan pada SIPBM di Kabupaten Brebes selama tahun 2017 yakni :

(1) ToT Fasilitator Kabupaten Pendataan SIPBM
(2) Pelatihan Pendataan Desa pilot (Parereja kec. Banjarharjo, Kaligiri kec, Sirampog, Cenang kec. Songgom, dan purwodadi kec. Tonjong) dan Desa Mandiri (Seluruh desa kec, Paguyangan)
(3) Pelaksanaan Pendataan di Desa Pilot dan Desa Mandiri
(4) Pelatihan Entry Data
(5) Entry Data
(6) Lokakarya penyusunan modul panduan penyusunan program pembangunan desa
(7) Workshop Pemanfaatan Modul Perencanaan Pendidikan Berbasis data Tingkat Desa
(8) Lokakarya Penyusunan Rencana Pendidikan di Desa Pilot
(9) Monitoring Kegiatan di 4 Desa Pilot
(10) Advokasi GKB
(11) Pelaksanaas GKB (Launching GKB)

Untuk melihat sejauh mana capaian yang sudah dilakukan, yakni : 

(1) Empat (4) desa pilot (Parereja kec. Banjarharjo, Kaligiri kec, Sirampog, Cenang kec. Songgom, dan purwodadi kec. Tonjong) terdata SIPBM, 
(2) Seluruh desa  (12) kec. Paguyangan terdata SIPBM, 
(3) Data SIPBM telah menjadi dasar dan terintegrasi dengan SID (Sistem Informasi Desa), 
(4) SIPBM menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan di desa, terintegrasi dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes.
(5) Terbentuknya Tim GKB (Gerakan Kembali Bersekolah)
(6) Tersedianya website FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan) www.fmppbrebes.id, 
(7) Komitmen Pemkab untuk mengatur alokasi anggaran penyelesaian anak tidak sekolah melalui percepatan wajar dikdas dan perbup  prioritas dana desa untuk wajar dikdas. 4% total dana desa untuk wajar dikdas,
(8) Keterlibatan ormas ke dalam FMPP kecamatan maupun desa, 
(9) Keterlibatan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam proses advokasi anak kembali ke sekolah, 
(10) SIPBM masuk dalam dokumen RPJMD dan RKPD, 
(11) Menjadi rujukan good practice dari beberapa kabupaten lain, 
(12) MoU antara Pemkab Brebes dan UNNES melalui sharing dana Ristekdikti dan APBD II dan Dana Desa sebagai tindaklanjut SIPBM, replikasi pada desa tetangga dan intervensi tematik terhadap beberapa komponen, 
13) Peran Jurnalis Warga dalam mengadvokasi dan juga menginformasikan gerakan kembali bersekolah. 

Solusi: 
Adanya kesinambungan program baik regulasi, dukungan dana desa, komitmen OPD harus kuat, Tim GKB dan FMPP diperkuat, ketersedaan fasilitas Pendidikan yang cukup. 

Rekomendasi: 
Pertama: terdapat perbup kabupaten Brebes Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun sebagau paying hukum bagi desa dan pemangku kepentingan. 
Kedua:
KKN Tematik perlu digerakakan oleh pihak perguruan tinggi
Ketiga:
Keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pengembalian anak ke sekolah (CSR)

Semoga semua komponen yang berperan dalam mengembalikan anak ke sekolah dimudahkan dalam menentukan kebijakan, dan juga dalam berjuang untuk melaksanakan pengembalian anak ke sekolah. pastikan semua anak kembali bersekolah. Senin (11/9/2017) 

Penulis : Bahrul Ulum Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Brebes 

Posting Komentar