Website Desa Menjadi Terobosan Atasi Kesenjangan Informasi

Salah satu Website Desa di Kabupaten Brebes www.jagalempeni.desa.id

Hingga sekarang, Kemampuan desa dalam mempengaruhi kebijakan publik sangat rendah. Produk dan potensi di desa juga sangat banyak dan beragam, namun hal itu belum mampu dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan Desa memiliki website, maka menjadi sebuah terobosan untuk mengurangi kesenjangan informasi di desa.

Keberadaan website desa memiliki hubungan yang erat dengan tata kelola dunia perdesaan. Keberadaan website desa tak sekadar sebagai media untuk menyebarluaskan informasi dari desa tapi juga untuk mendorong tumbuhnya para pelaku ekonomi dan pemasaran produk unggulan di dunia perdesaan (mobilisasi sumberdaya). Bila tren di sejumlah desa itu mampu direplikasi oleh desa-desa lainnya, maka bukan hal yang mustahil apabila 5-10 tahun ke depan, desa mampu menjadi garda depan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebenarnya Desa memiliki prasyarat paling lengkap untuk memimpin gerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka memiliki rantai produksi barang dan jasa yang didukung oleh sumberdaya manusia dan alam sekaligus. termasuk Negara akan maju dan sejahtera apabila perekonomian, permasalahan pendidikan dan kesehatan di desa kuat dan berkelanjutan, begitupula Pemerintahan Desa harus bisa memberikan Layanan publik terbaik bagi warganya di desa. 

Website Informasi Desa www.desacenang.id
Salah satu contoh portal website desacenang.id, sebuah inisiatif pemerintahan desa dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi antara pihak desa dengan masyarakat, informasi yang ada pun dibuat dan menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya, kemajuan desa, potensi desa termasuk memberitakan kegiatan masyarakat, dan mereka pun memiliki tim yang kuat untuk mengelola website ini dengan baik. 

Contoh lain di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari sudah memiliki website dengan alamat http://jagalempeni.desa.id/ sebuah terobosan yang menarik di level desanya. Kreatifitas dan upaya inovasi desa sengaja dibangun, termasuk bagaimana memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya. 

Sebenarnya agar sebuah website desa memiliki peran yang maksimal, maka diperlukan pemahaman bagi para pengelola website desa untuk fokus dan mau serta mampu mempublikasi sesuai dengan ranah informasi publik yang sudah diamanatkan dalam regulasi. Berikut ini penulis mencoba mengutip tulisan di website http://desablt.blogspot.co.id, tentang informasi apa sih yang tepat di website desa, termasuk siapa saja yang harus mengelola website desa. 

Bicara Pelayanan publik adalah amanat untuk setiap fungsi pemerintahan di negara ini, bahkan hinga ke tingkat desa. UUD 1945 hingga seluruh peraturan turunannya merupakan aturan untuk menegaskan kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin kuatnya demokrasi saat ini maka tuntutan akan tanggung jawab pelayanan publik itu juga semakin kuat dan mengemuka.

Ruang lingkup pelayanan publik paling tidak mencakup dua hal, yakni pelayanan atas barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif. Pelayanan publik di aranah administratif ini meliputi banyak hal, seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata. Dalam seluruh fungsinya, pelayanan publik kemudian wajib memenuhi standard pelayanan sebagai bentuk fungsi layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standard pelayanan ini menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan. Begitu pentingnya fungsi pelayanan publik ini, penilaian terhadap kualitas pelayanan ini menjadi kewajiban dan janji penyelenggara, yakni pemerintah, kepada masyarakat.

Pemerintahan desa sebagai sebuah badan publik tentu saja wajib memenuhi amanat dalam undang-undang kenegaraan. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa semakin memiliki posisi dan peran yang strategis dan penting dalam perencanaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Dengan dukungan SID, pemerintah desa diharapkan juga mampu menjadi pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tiga jenis informasi publik yang wajib dikelola oleh sebuah badan publik, termasuk oleh pemerintah desa. Ketiga jenis informasi publik itu meliputi:
.
I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
1. Informasi yang berkaitan dengan pemerintah desa
2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah desa
3. informasi mengenai laporan keuangan
4. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

II. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta
1. Pemerintah desa wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
2. informasi tersebut wajib disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami

III. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan pemerintah desa
2. hasil keputusan pemerintah desa dan pertimbangannya
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
4. rencana kerja proyek, termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan pemerintah desa
5. perjanjian pemerintah desa dengan pihak ketiga
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat desa dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
7. prosedur pelayanan kerja pegawai pemerintah desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
8. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Publik melalui Website Desa
Sebagai sebuah media publik, website desa membutuhkan tim pengelola. Media ini bisa dikeloal secara kolaboratif antara pemerintah desa dengan pegiat lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. SID pada dasarnya dibangun dengan memberikan ruang kolaborasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan data dan informasi. Ada tiga tingkat pengguna dalam SID yang menggambarkan kewenangan pengelolaan data dan informasi publik di tingkat desa, dan penyelenggaraan layanan publiknya kepada masyarakat. Ketiga tingkat pengguna (user) dalam SID tersebut mencakup:
.
Administrator: dengan akses dan kewenangan penuh dalam olah data dan informasi di SID
1. Staf pemerintah desa (direkomendasikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID)
Operator: dengan akses dan kewenangan terbatas dalam olah data dan informasi di SID
1. Staf pemerintah desa
2. Relawan desa (pegiat karang taruna, tim siaga desa, PKK, dan sebagainya)
Redaksi: dengan akses dan kewenangan hanya pada olah informasi untuk website desa (sebagai tim media desa)
1. Staf pemerintah desa
2. Relawan desa (pegiat karang taruna, tim siaga desa, PKK, dan sebagainya)
3. Mahasiswa/pelajar setempat
4. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)/pelajar SMA-SMK praktik kerja lapangan (PKL)
.
Website desa dibangun dengan tujuan sebagai media informasi resmi tentang desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. SID ketika aktif di sistem online bisa otomatis menjadi website desa. Secara teknis, website desa ini telah dirancang memiliki peta situs yang bisa memuat fungsi-fungsi olah data dan informasi yang berguna untuk menunjang aspek pelayanan publik di tingkat desa. Beragam data dan informasi yang bersifat publik akan sangat terbuka dan mudah dikelola dalam website desa yang berbasis SID ini. 

Isi website ini kemudian diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh publik luas sebagai sasaran. Tidak hanya penduduk desa setempat yang bisa mengakses website desa yang menjadi target, tetapi juga masyarakat umum, pemerintah, swasta, akademisi, dan badan/lembaga publik lainnya yang memiliki kepentingan dengan desa setempat. Publikasi atas layanan informasi publik yang terbuka ini nanti bisa didukung dengan penggunaan media jejaring sosial yang tepat dan optimal, seperti facebook, twitter, Google+, YouTube, dan sebagainya.

Semoga inspirasi pagi ini, bisa membantu desa dalam mengelola informasi publik dan sekaligus mengurangi kesenjangan informasi kepada masyarakat. Selasa (29/08/2017)

Posting Komentar