Berdirinya Kampung KB Bukti Kuat Pengendalian Penduduk

Kampung Keluarga Berencana Terobosan Miniatur BKKBN 

Beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia sejak tahun 2015 hingga sekarang sedang membuat sebuah terobosan miniatur BKKBN yakni Pemerintah/Kabupaten Kota harus memiliki Kampung Keluarga Berencana (KB), terobosan yang jitu untuk mewujudkan upaya keluarga berkualitas. Berdirinya kampung KB di tingkat Kabupaten ini menjadi salah satu bukti keseriusan berbasis lokalitas untuk mendukung program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Terobosan ini untuk upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan member kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KKBPK. 

Mengutip tulisan Drs. Mardiya selaku Ka Sub Bid Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi pada BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa  Kampung KB dimaknai sebagai satuan wilayah setingkat RW, pedukuhan atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Sementara pemerintah (baca pemerintah pusat), pemerintah daerah, lembaga non pemerintah  dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Secara umum, Kampung KB ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Tujuan umum pembentukan Kampung KB yakni untuk meningkatkan  jumlah peserta KB Aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatkan derajat kesehatan pada umumnya. 

Tujuan khusus lainnya adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah sekolah penduduk usia sekolah, meningkatkan sarana prasarana pembangunan kampong, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih serta meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di Kelompok PIK Remaja dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan social budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) kelompok PIK Remaja/Mahasiswa dan seterusnya.

Pada petunjuk teknis Kampung KB dari Kementrian BKKBN, ternyata Prasyarat wajib pembentukan kampung KB meliputi 3 hal. Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan  dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.  Ketiga, partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

Selanjutnya dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni Kriteria Utama, Kriteria Wilayah dan Kriteria Khusus. Kriteria utama mencakup dua hal: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1  tingkat desa/kelurahan di mana kampong tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi.

Sementara kriteria wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu) :  (1) Kumuh, (2) Pesisir/Nelayan, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk.

Sedangkan kriteria khusus mencakup 5 kriteria: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif  dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bias ditambah program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan Kampung KB nantinya akan meliputi kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga)  serta kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB. Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan  kegiatan di Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang  memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang lansia. Sasaran sektor disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing.

Adapun pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW/Dukuh, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat (tokoh adat/tokoh agama/tokoh masyarakat di desa/kelurahan dan kader pada umumnya.

Para pelaksana ini dalam implementasinya di lapangan akan masuk dalam Kelompok Kerja  (Pokja) Kampung KB. Pokja Kampung KB memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Ketua (Bupati/Walikota), Penasehat (Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota), Pembina (Camat), Ketua (Kepala Desa/Lurah), Sekretaris (PKB/PLKB), Bendahara (Ketua TP PKK Desa/Kelurahan), Pelaksana Operasional (PPK/PLKB, kader, PPKBD/Sub PPKBD).

Disamping Kelompok Kerja, dalam Kampung KB juga akan dibentuk Kelompok Kegiatan (Poktan) yang terdiri dari: (1) Forum Musyawarah terdiri dari BPBD, LPMD, toga, toma, tokoh adat, dan lain-lain, (2) Petugas Lini Lapangan terdiri dari PLKB, Bidan, TP PKK, PPL dan Petugas Lapangan Instansi terkait, (3) Poktan Kader-Kader per bidang sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB (missal: Poktan Kader KKBPK, Poktan Kader Bidang Kesehatan, dan sebagainya).

Sebagai legalitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB, maka Kepengurusan Kampung KB disahkan oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Kemudian untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di Kampung KB, rapat-rapat koordinasi secara rutin dilaksanakan dan segala perkembangan baik dari sisi realisasi kegiatan maupun rencana pengembangan kegiatan  dikoordinasikan melalui forum musyawarah. 

Selain itu, hal-hal terkait koordinasi kemitraan lintas sector perlu ditindaklanjuti melalui rapat-rapat koordinasi Poktan Kader (per-Bidang) untuk kemudian dilaporkan secara rutin kepada Pembina sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya serta sebagai salah satu bahan perencanaan pengembangan kegiatan yang akan datang.

Semoga penjelasan kampung KB ini bisa memberikan informasi untuk bersama-sama bergerak dalam mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam pengendalian penduduk dan sekaligus untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia di Indonesia agar menempatkan subyek pembangunan sebagai penerima program yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Jumat (07/07/2017)

Posting Komentar