Kabupaten Brebes Harusnya Zero SKTM

Brebes (penaulum.com) - Mental Masyarakat yang ingin di miskinkan, ternyata terjadi di Kabupaten Brebes, faktanya penerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bukan semakin menurun, malahan meningkat, akibatkan menjadi beban anggaran APBD Kabupaten Brebes, mestinya jika alokasi penerima data SKTM yang ada sekarang disalurkan, maka kita ini sudah kategori Zero SKTM. 

Demikian disampaikan DR. Angkatno, M.Pd selaku Ketua Baperlitbangda Kabupaten Brebes pada acara rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Brebes di Aula kantor tersebut, Rabu (13/06).
Peserta Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Brebes - Foto BU

Data Dinas Kesehatan tahun 2017 tercatat, Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengalokasi SKTM lewat BPJS PBI sebanyak 1,2 Juta SKTM, logikanya jika penduduk Brebes yang miskin hanya 325 ribu maka sudah lebih dari alokasi yang disalurkan. Tapi kondisi riil masih ada warga miskin yang masih minta rekomendasi SKTM, padahal semakin banyak yang direkomendasi SKTM PBI maka 
menjadi Beban bagi APBD Brebes. 

" Perlu ada strategi perubahan karakter masyarakat, bagi yang sudah mampu agar malu minta rekomendasi SKTM, camat dan kades jangan mudah memberikan rekomendasi terkait pengajuan SKTM, kecuali memang memenuhi syarat dan benar-benar miskin," ungkapnya. 

Angkatno menambahkan, untuk posisi angka kemiskinam kecamatan terendah dibawah 40 persen yakni 5 Kecamatan antara lain Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Losari, alasan pertama kenapa mereka posisi terendah yakni jumlah penduduknya banyak, juga penerima manfaat penerima 
bantuan juga banyak. 

Sedangkan untuk kategori 10 Desa yang tertinggi angka kemiskinannya adalah Desa Pamulihan, Desa Wlahar, Desa Slatri Kecamatan Larangan, Desa Winduaji, Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan, Desa Buara Kecamatan Ketanggungan, Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong, dan Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari, Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung, dan Desa Negla Kecamatan Losari. 

Sementara itu, Bupati Brebes yang disampaikan staf ahli ekonomi dan pembangunan Diding Setiadi, kemiskinan masih menjadi isu utama di Indoensia, Provinsi Jawa tengah termasuk juga di Kabupaten Brebes, daerah perlu penanganan yang sistematik dan terpadu dan menyeluruh, perlu koordinasi dan memiliki wadah untuk sinkronisasi data kemiskinan yang sumbernya berbeda-beda dan perlu validasi. 

" Perlu perencanaan yang matang, data yang valid, tersedia anggaran yang memadai, dan memastikan tepat sasaran, disamping itu perlu ada kebijakan yang pro rakyat terutama untuk penerima program dibawah garis kemiskinan," katanya. 

Bupati juga mengapresiasi pertemuan hari ini untuk memecahkan permasalahan terkait penanggulangan kemiskinan, dia berpesan agar nantinya ada semacam jaringan pengumpulan data, jangan sampai ke depan ada penerima yang tidak tepat sasaran, data yang sudah by name by addres, agar pelaksana program untuk cros check kembali ke lapangan agar tepat sasaran dan target program.

Hadir pada pertemuan TKPK antara lain Wakil Bupati Brebes, TNP2K RI, Kepala OPD Kabupaten Brebes, Staf Ahli Bidang Ekbang, Camat Se Kabupaten Brebes, Paguyuban Kades Se Kabupaten Brebes, dan Organisasi masyarakat sipil. ( BU)

Posting Komentar