10 persen Alokasi Dana Desa Untuk Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun



Beberapa status pegiat sosial dan pelaku pendidikan di Kabupaten Brebes menyuarakan di media sosial dengan menuliskan status Dana Desa dialokasikan untuk Wajar Dikdas 9 Tahun, Minimal 10% dari dana desa. Biar semua Anak Mendapatkan Pendidikan semua. Ayo Viralkan Biar Mencapai 2 Juta Status. Jangan dibagikan tapi dicopas.

Kalimat ini menurut penulis mengandung maksud agar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk fokus dan konsentrasi pada pemenuhan hak anak pada bidang pendidikan, mereka pengambil kebijakan juga di tuntut untuk membuat sebuah terobosan regulasi dan juklak juknis agar semua anak di desa dan kelurahan itu bisa menikmati pendidikan semua.
Workshop Pendidikan Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun

Kalau kita melihat dari tanggung jawab pihak sekolah terkait masalah wajib belajar 9 tahun telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2008, Bab  3 tentang Penyelenggaraan pasal 5 berbunyi, (1)   Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. (2)   Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. (3)   Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. (4)   Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Sedangkan jika kita lihat tanggungjawab Pemerintah, mereka harus lebih aktif dalam menjamin terlaksananya wajib belajar, seperti yang tertuang dalam PP No.47 tahun 2008, pasal 9, yaitu : (1)   Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan. (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (4)   Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Keikut sertaan masyarakat dalam pelaksanaan Wajar 9 tahun sangat diperlukan. Termasuk Pemberian sangksi yang tegas bagi warga masyarakat yang memiliki anak usia 7 - 15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar pun kurang dapat berjalan dengan tegas. Sangksi sebenarnya sudah tertuang dalam PP No.47 tahun 2008, pasal 7, ayat (6)  tentang pemberian sangksi administratif  bagi warga negara Indonesia yang  yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar. Tapi ini pun tak berjalan sebagaimana mestinya.  Maka sangat diperlukan warga masyarakat untuk lebih peduli dan perhatian dalam pendidikan. Dan juga peran aktif sekolah dalam kepeduliannya pada masyarakat sekitarnya. 

Sebuah titik keberhasilan pelaksanaan Wajar 9 tahun terletak di tangan sekolah dan pemerintahan desa yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Sekolah merupakan pelaksana pendidikan yang didalamnya terdapat Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab terlaksananya pendidikan dengan baik dan berkwalitas.  Sekolah disini adalah SD dan SMP, yang merupakan pelaksana utama wajar 9 tahun. Sedangkan pemerintahan desa merupakan unit pemerintah terkecil yang harus pro aktif mengajak dan mendata warganya yang usia pendidikan dasar agar dapat mengikuti pendidikan yang seharusnya, dan sekaligus menjadi fasilitor warganya yang tidak mampu untuk bersekolah. 

Kasus-kasus buta aksara dan putus sekolah selama ini akibat dari ketidak pedulian kedua lembaga ini. Sebab, merekalah yang lebih tahu keadaan masyarakat setempat. Hal ini dapat kita lihat di Kabupaten Brebes, masih banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan, tercatat dari data Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di Kabupaten Brebes tahun 2017 di 4 Desa yakni Cenang Kecamatan Songgom, Parereja Kecamatan Banjarharjo, Purwodadi Kecamatan Tonjong dan Kaligiri Kecamatan Sirampog ternyata sedikitnya 400 anak putus sekolah, hingga bulan mei 2017 belum kembali bersekolah. 

Perlu ada terobosan kebijakan progresif dan konsisten untuk program tuntas wajib belajar. Terobosan ini bisa dengan cara  (1)   Menyusun formulasi anggaran yang progresif bagi sektor pendidikan terutama tuntas wajar pendidikan 9 tahun melalui mengalokasikan 10 persen anggaran desa untuk keperluan ini, (2) Menerapkan sanksi hukuman yang tegas terhadap oknum-oknum yang menghambat dan melakukan pungutan-pungutan liar terhadap para peserta didik. (3) Memberikan akses yang seluas mungkin bagi seluruh usia sekolah pendidikan dasar di daerah tertinggal, minus, dan terpencil dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai. (4) Membuat aturan yang lebih rinci tentang teknis penyelenggaran Wajar 9 tahun dan melakukan sosialisasi yang intens kepada para pelaku pendidikan,  khususnya bagi para guru yang mengajar peserta didik usia 7 sampai 15 tahun. Termasuk keikutsertaan tiap warga negara Indonesia secara aktif dalam pendidikan akan membawa peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. 

Sebuah Negara bisa maju, jika penduduknya memiliki kesadaran akan arti pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan maka akan tercipta manusia-manusia unggul yang akan membangun bangsa dan negaranya. Hal ini di sadari oleh para pendiri bangsa ini, sehingga dalam Pembukaan  UUD 1945 menegaskan tujuan bahwa "mencerdasakan kehidupan bangsa". Dan ditegaskan batang tubuh, pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan"(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", dan " (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Amandemen UUD 1945, pasal 31 berbunyi : 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3.Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang, 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam pasal 31 UUD 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan Program Wajib Belajar. 

Inspirasi penulis ini muncul, karena tenyata keberpihakan pemerintah Kabupaten Brebes terkait kebijakan tuntas wajar pendidikan 9 tahun masih belum optimal, ini terbukti bahwa masih ada anak yang putus sekolah tidak kembali bersekolah, belum lagi masih ada anak dari keluarga miskin yang terkendala ekonomi, menyebabkan anak tersebut tidak merasakan layaknya anak dari keluarga mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah Kabupaten harus ekstra kerja keras terutama bagi Bupati untuk menyusun regulasi yang tepat karena di desa sekarang sudah banyak alokasi dana desa yang diberikan desa di tahun ini, dan tahun ke depan akan naik 100% alokasi ke desa, jika ini tidak dirumuskan dalam tahun ini, maka akan terjadi kegagalan untuk percepatan IPM di Kabupaten Brebes. Kamis (25/05/2017) 

Posting Komentar